Ini Dia 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK

Lambeh.com – 29/04/2017


Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam, yang kiniĀ  tersangka dan buron KPK kasus pemberian keterangan palsu dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Hingga Kamis kemarin, tercatat sebanyak 26 anggota DPR menandatangani usulan hak angket tersebut.

Berikut nama dan daerah pemilihan (Dapil) 26 orang itu:

Fraksi PDI Perjuangan

– Masinton Pasaribu, Dapil DKI Jakarta II

– Eddy Wijaya Kusuma, Dapil Banten III

Fraksi Partai Golkar

– Nawafie Saleh, Dapil Jawa Barat V

– Adies Kadir, Dapil Jawa Timur I

– Ahmad Zacky Siradj, Dapil Jawa Barat XI

– Syaiful Bahri Ruray, Dapil Maluku Utara

– Agun Gunandjar, Dapil Jawa Barat X

– Anthon Sihombing, Dapil Sumatera Utara III

– Noor Achmad, Dapil Jawa Tengah II

– Endang Srikarti, Dapil Jawa Tengah V

– Ridwan Bae, Dapil Sulawesi Tenggara

– M.N. Purnamasidi, Dapil Jawa Timur IV

Fraksi Partai Gerindra

Desmond Junaidi Mahesa, Dapil Banten II

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

– Rohani Vanath, Dapil Maluku

Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN)

– Daeng Muhammad, Dapil Jawa Barat VII

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS)

Fahri Hamzah, Dapil Nusa Tenggara Barat

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

– Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X

Fraksi Partai Nasdem

– Taufiqulhadi, Dapil Jawa Timur IV

– Ahmad Sahroni, Dapil DKI Jakarta III

Fraksi Partai Hanura

– Dossy Iskandar Prasetyo, Dapil Jawa Timur VIII

– Dadang Rusdiana, Dapil Jawa Barat II

– Djoni Rolindrawan, Dapil Jawa Barat III

– Samsudin Siregar, Dapil Sumatera Utara III

– H.M. Farid Al Fauzi, Dapil Jawa Timur XI

– Ferry Kase, Dapil Nusa Tenggara Timur II

– Frans Agung Mula Putra, Dapil Lampung I

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti hak angket DPR itu.

“Rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan,” ujar Syarif .Menurut Syarif, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi e-KTP.

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” kata Syarif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *