Freeport Menyerah!

LBH-Jakarta, Sejak awal Jokowi memposisikan Freeport hanya sebuah perusahaan yang berbisnis di Indonesia, yang seharusnya tunduk pada Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Juga, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (minerba). PT Freeport Indonesia harus mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada pemerintah.

Mulanya Freeport enggan tunduk, bahkan ‘menggonggong’ balik dengan mengancam Indonesia untuk menghormati kontrak karya, atau akan digugat lewat penyelesaian jalur arbitrase.

Presiden Jokowi, bergeming, menugaskan menteri Jonan dengan pengalaman CEO untuk mengurus masalah ini. Sikap Jokowi terang benderang, hubungan dengan freeport adalah bisnis ke bisnis, jadi cukup ditangani Luhut atau Jonan saja. Karenanya jangan heran, tak seperti rejim-rejim yang lalu, Presiden Jokowi enggan memberi ‘karpet’ merah Freeport ke istana. Padahal dulu, tiap ada bos Freeport seperti James Robert Moffett atau Richard Adkerson datang ke Jakarta, mereka diterima Presiden di istana, 

Menunjuk Jonan selaku menteri ESDM adalah pilihan yang tepat. Jonanlah orang Indonesia yang dapat melihat Freeport sesungguhnya, ternyata hanya sebuah perusahaan biasa.

Tak butuh waktu lama bagi Jonan untuk menyelesaikan negosiasi antara ESDM dan Freeport , hingga Freeport menyerah kepada Indonesia, dengan menerima perubahan ijin tambang mereka menjadi IUPK.

“Mereka (Freeport Indonesia) menerima,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Namun, bukan Freeport namanya, kalau tak lihai dalam setiap negosiasi, hingga bisa bertahan selama ini di Indonesia. Setidaknya mereka masih berusaha cari celah, misalnya syarat divestasi saham 51% akan dibahas dalam waktu 8 bulan kedepan. Dengan kata lain mengatakan iya sambil mengamati ‘angin berhembus’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *